Dalam upaya memperkuat Sektor Pariwisata dan Industri Hospitality Indonesia, Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran Indonesia (GPHRI) bersama Ibu Rizki Handayani, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia, beserta jajaran pejabat terkait, menggelar audiensi produktif yang bertujuan menggali potensi kolaborasi strategis dalam menghadapi tantangan yang tengah dihadapi Industri Hospitality Tanah Air.
Pertemuan yang berlangsung di Menara Merdeka, Gambir, Jakarta, ini menjadi ruang dialog penting antara Pelaku Industri dan Pemangku Kepentingan Pemerintah untuk menyelaraskan visi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, inovatif, dan berdaya saing tinggi.
Sektor Hospitality Indonesia saat ini tengah berada dalam masa penuh tantangan. Mulai dari dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih, hingga kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada turunnya tingkat okupansi hotel dan menurunnya permintaan jasa penyediaan makanan dan minuman.
Dalam audiensi tersebut, Deputi Rizki Handayani menegaskan pentingnya strategi kolaboratif lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan industri ini. “Kita perlu melihat tantangan ini sebagai peluang untuk melakukan reformasi sistemik dalam rantai pasok dan model bisnis Industri Hospitality. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pelaku industri seperti GPHRI memiliki peran vital untuk menyampaikan kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.
Diskusi berkembang pada urgensi penerapan inovasi dan adaptasi sebagai fondasi dalam membangun ketahanan Industri Hospitality. GPHRI menekankan bahwa adaptasi terhadap tren pasar, seperti digitalisasi layanan, personalisasi pengalaman pelanggan, dan penguatan aspek keberlanjutan (sustainability), menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan domestik maupun internasional.
Ketua Umum GPHRI, Vera Umbara, dalam paparannya, menyampaikan bahwa asosiasi terus mendorong anggotanya untuk melakukan inovasi dari hulu ke hilir. “Kami menyambut baik adanya sinergi dengan Kemenpar. Salah satu hal yang kami harap dapat diwujudkan adalah pembinaan dan fasilitasi inovasi bagi para penyuplai lokal agar mereka bisa naik kelas dan menjadi pemain regional bahkan global.”
Salah satu isu penting yang juga dibahas adalah penguatan rantai pasok industri perhotelan dan restoran. GPHRI menilai bahwa selama ini, pelaku usaha kecil di sektor pendukung seringkali belum mendapatkan akses yang optimal untuk terlibat dalam rantai pasok industri besar.
Menanggapi hal tersebut, jajaran Kemenpar sepakat bahwa penguatan rantai pasok merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif. Deputi Rizki Handayani menyampaikan, “Kami tengah mengkaji skema kemitraan dan insentif yang dapat memfasilitasi keterlibatan UKM secara aktif dalam rantai nilai Industri Hospitality. Kolaborasi ini akan memperkuat ketahanan sektor dari sisi ekonomi dan sosial.”
Pertemuan ini juga menjadi ajang aspirasi bagi GPHRI untuk mendorong hadirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika industri. Beberapa usulan yang disampaikan meliputi penyederhanaan perizinan, perlindungan terhadap produk lokal, serta dorongan insentif bagi investasi teknologi dalam sektor Hospitality.
Kemenpar menyambut positif masukan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan partisipasi aktif dari para pelaku usaha dan asosiasi-asosiasi industri. “Kami percaya bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibentuk bersama. Audiensi seperti ini akan terus kami dorong agar Industri dan Pemerintah berjalan seirama,” tambah Ibu Rizki.