Jakarta, 22 Agustus 2025 – Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran Indonesia (GPHRI) melakukan audiensi dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, di Gedung Sapta Pesona lantai 16, pada Jumat (22/8). Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, membahas arah kebijakan penguatan industri hospitality nasional dan pengembangan rantai pasok (supply chain) yang berdaya saing global.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum GPHRI, Vera Umbara menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Menteri Pariwisata. Ia menjelaskan bahwa GPHRI mewadahi para pelaku penyuplai di sektor hotel, restoran, dan pariwisata, serta berkomitmen untuk berkontribusi terhadap penyusunan kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor hospitality nasional.
Vera Umbara mengusulkan dukungan Kementerian Pariwisata untuk penyusunan “Indonesian Supply Chain Outlook: Hospitality Industry”, sebuah direktori nasional yang memetakan pelaku industri penyuplai hospitality di seluruh Indonesia. “Kami ingin membantu pemerintah memperbaiki kebijakan dan menghadirkan direktori resmi yang bisa menjadi pedoman serta peluang investasi global,” ujarnya.
Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana menekankan pentingnya sektor hospitality sebagai penggerak ekonomi strategis dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Ia menyambut baik inisiatif pembuatan direktori dan menilai perlunya standarisasi data agar diakui secara nasional maupun internasional.
“Direktori ini harus menjadi platform data resmi yang memuat informasi pemasok, produsen, dan distributor produk hospitality nasional,” jelasnya. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas kementerian seperti Kemenperin, Kemenkeu, BKPM, dan Kemenlu untuk memperkuat aspek industri, fiskal, investasi, dan diplomasi perdagangan.
Sekjen GPHRI Cakra Putra Leo menyoroti peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi Pusat Rantai Pasok Hospitality ASEAN pada 2030, jika strategi penguatan industri dapat berjalan optimal. Menurutnya, saat ini industri hospitality Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor di atas 65%, rendahnya adopsi digital, serta meningkatnya tuntutan terhadap produk green, halal, dan berkelanjutan.
“Transformasi digital dan keberlanjutan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kami mendorong pembentukan Marketplace Hospitality Nasional agar pemasok lokal dapat bersaing secara efisien dan transparan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Penasehat GPHRI, Mayjen TNI (Purn.) Jan Pieter Ate menyoroti potensi besar kerja sama Indonesia dengan negara-negara Afrika. Ia menyebutkan Afrika kini menjadi pasar strategis baru dengan pertumbuhan kelas menengah yang pesat dan peningkatan wisatawan ke Asia, termasuk Indonesia.
Ia mengusulkan pembentukan Indonesia Africa Tourism & Investment Forum serta pembukaan rute penerbangan langsung dari hub utama di Afrika ke destinasi wisata Indonesia seperti Bali, Jakarta, Yogyakarta, dan Labuan Bajo.
Audiensi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri untuk membangun ekosistem hospitality nasional yang resilien, berbasis lokal, digital, dan berkelanjutan.
Rencana penyusunan direktori rantai pasok nasional diharapkan dapat menjadi fondasi kebijakan baru menuju kemandirian industri dan peningkatan daya saing global sektor pariwisata Indonesia.